Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Melalui pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan mereka dalam pemerintahan. Secara umum, pemilu terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu pemilu legislatif dan pemilu eksekutif.

Meskipun keduanya bertujuan untuk memilih pejabat publik, ada beberapa perbedaan mendasar dalam sistem, proses, dan hasil yang dihasilkan dari kedua pemilihan ini. Artikel ini akan membahas perbedaan antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif, serta bagaimana keduanya memengaruhi pemerintahan suatu negara.

Pengertian Pemilu Legislatif dan Pemilu Eksekutif

Sebelum membahas lebih lanjut perbedaannya, penting untuk memahami definisi dari masing-masing jenis pemilu ini.

Pemilu Legislatif adalah pemilihan yang bertujuan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif, seperti parlemen, dewan perwakilan rakyat (DPR), atau senat. Mereka yang terpilih nantinya akan memiliki tugas untuk membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, serta mewakili aspirasi rakyat.

Pemilu Eksekutif, di sisi lain, adalah pemilihan untuk memilih pemimpin pemerintahan, seperti presiden, gubernur, atau wali kota. Pemimpin eksekutif yang terpilih akan bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan negara, mengelola pemerintahan, serta memastikan pelaksanaan hukum dan peraturan yang telah dibuat oleh legislatif.

Tujuan dan Fungsi Pemilu Legislatif

Pemilu legislatif memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi.

Mewakili Suara Rakyat
Wakil rakyat yang terpilih dalam pemilu legislatif bertugas untuk menyuarakan kepentingan masyarakat di lembaga legislatif. Mereka harus mampu menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah dan memastikan kebijakan yang dibuat mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Membuat Undang-Undang
Salah satu tugas utama lembaga legislatif adalah membuat dan mengesahkan undang-undang yang akan mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara. Undang-undang ini menjadi dasar bagi eksekutif dalam menjalankan kebijakan pemerintahan.

Mengawasi Pemerintahan
Legislatif memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak disalahgunakan. Mereka juga memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dari pejabat eksekutif atas kebijakan yang diambil.

Tujuan dan Fungsi Pemilu Eksekutif

Sementara itu, pemilu eksekutif memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda dengan pemilu legislatif.

Memilih Pemimpin Pemerintahan
Pemilu eksekutif bertujuan untuk memilih kepala pemerintahan yang akan memimpin negara atau daerah dalam periode tertentu. Pemimpin yang terpilih harus mampu mengelola administrasi negara dan menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan rakyat.

Menjalankan Kebijakan dan Program Pemerintah
Setelah terpilih, pejabat eksekutif bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh legislatif. Mereka memastikan bahwa peraturan yang telah disahkan dapat diterapkan dengan efektif di masyarakat.

Mewujudkan Stabilitas dan Keberlanjutan Pemerintahan
Pemimpin eksekutif harus mampu menjaga stabilitas politik dan ekonomi di negara atau daerah yang dipimpinnya. Mereka juga memiliki peran dalam merespons berbagai tantangan, seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau konflik sosial.

Perbedaan dalam Proses Pemilihan

Terdapat perbedaan signifikan dalam cara pemilihan antara pemilu legislatif dan eksekutif.

Sistem Pemilihan Legislatif

• Pemilu legislatif biasanya menggunakan sistem proporsional atau sistem distrik.
• Pemilih memilih partai politik atau kandidat secara langsung untuk mendapatkan kursi di parlemen.
• Jumlah kursi yang diperoleh partai politik biasanya berdasarkan jumlah suara yang mereka dapatkan dalam pemilu.

Sistem Pemilihan Eksekutif

• Pemilu eksekutif biasanya menggunakan sistem pemilihan langsung atau tidak langsung.
• Dalam pemilihan langsung, rakyat memilih langsung calon presiden, gubernur, atau wali kota.
• Dalam pemilihan tidak langsung, pemimpin eksekutif dipilih oleh badan legislatif atau dewan perwakilan tertentu.

Perbedaan dalam Masa Jabatan dan Kekuasaan

Masa Jabatan dalam Pemilu Legislatif

• Anggota legislatif umumnya memiliki masa jabatan 4 hingga 5 tahun, tergantung pada sistem pemerintahan suatu negara.
• Mereka dapat mencalonkan diri kembali setelah masa jabatan berakhir.
• Keputusan legislatif biasanya diambil secara kolektif melalui mekanisme pemungutan suara di parlemen.

Masa Jabatan dalam Pemilu Eksekutif

• Kepala eksekutif juga memiliki masa jabatan yang berkisar antara 4 hingga 5 tahun, tetapi sering kali dibatasi oleh aturan konstitusi mengenai periode maksimum.
• Pemimpin eksekutif memiliki wewenang eksekutif untuk membuat keputusan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.
• Mereka memiliki kekuasaan lebih besar dalam menjalankan roda pemerintahan dibandingkan anggota legislatif.

Pengaruh Pemilu terhadap Kebijakan Negara

Baik pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif memiliki dampak besar terhadap kebijakan negara.

Dampak Pemilu Legislatif

• Menentukan arah kebijakan legislatif, termasuk pengesahan anggaran dan undang-undang baru.
• Memengaruhi stabilitas politik dengan membentuk koalisi antara partai-partai politik di parlemen.

Dampak Pemilu Eksekutif

• Menentukan siapa yang akan menjalankan pemerintahan dan mengimplementasikan kebijakan publik.
• Mempengaruhi kebijakan ekonomi, hubungan internasional, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kesimpulan

Pemilu legislatif dan pemilu eksekutif memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam sistem pemerintahan. Pemilu legislatif memilih wakil rakyat yang akan membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan, sedangkan pemilu eksekutif memilih pemimpin yang akan menjalankan kebijakan dan mengelola pemerintahan.

Keduanya sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, pemilih perlu memahami perbedaan ini agar dapat menggunakan hak pilih mereka dengan bijak dan berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik.

 

Baca Juga : Evaluasi Keamanan Pemilu: Apakah Pemilu Kali Ini Lebih Aman?

Pemilihan umum (Pemilu) adalah pilar penting dalam sebuah sistem demokrasi. Di Indonesia, Pemilu menjadi momen besar yang menentukan arah masa depan negara. Namun, dengan tingginya tingkat partisipasi dan kompleksitas prosesnya, keamanan selama Pemilu selalu menjadi isu yang sangat krusial. Keamanan dalam Pemilu mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan terhadap pemilih dan penyelenggara hingga keandalan sistem penghitungan suara. Evaluasi terhadap keamanan Pemilu kali ini menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan yang merusak integritas demokrasi. Artikel ini akan membahas sejauh mana keamanan Pemilu kali ini lebih terjamin dibandingkan dengan sebelumnya, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1. Peningkatan Keamanan Fisik: Perlindungan Pemilih dan Petugas Pemilu

Salah satu aspek utama dari keamanan Pemilu adalah perlindungan fisik bagi pemilih dan petugas yang terlibat dalam proses pemungutan suara. Keamanan di TPS (Tempat Pemungutan Suara) harus dijaga untuk mencegah terjadinya kerusuhan, intimidasi, atau ancaman lainnya.

Pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Pada Pemilu kali ini, ada peningkatan jumlah aparat keamanan yang dikerahkan untuk mengamankan setiap TPS. Polri, TNI, dan Satpol PP bekerja sama untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan yang terjadi selama proses pemungutan suara. Terutama di daerah-daerah yang dianggap rawan, pengamanan dilakukan dengan lebih intensif. Selain itu, petugas TPS juga diberikan pelatihan khusus mengenai penanganan situasi yang mengancam keselamatan, serta cara menangani pemilih yang tidak bisa memberikan suara karena alasan tertentu.

Keamanan bagi Pemilih

Pemilih diharapkan merasa aman untuk memberikan suaranya tanpa takut akan adanya ancaman fisik atau intimidasi. Untuk itu, berbagai langkah dilakukan agar pemilih dapat datang ke TPS dengan rasa aman, terutama di daerah-daerah yang mungkin terpengaruh oleh konflik politik atau sosial. Penyuluhan juga dilakukan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai pemilih dan bagaimana cara melindungi dirinya saat berada di TPS.

2. Keamanan Data dan Informasi: Menjaga Integritas Hasil Pemilu

Di era digital ini, ancaman terhadap keamanan data dan informasi semakin meningkat. Salah satu tantangan besar dalam menjaga keamanan Pemilu adalah memastikan bahwa sistem penghitungan suara dan data pemilih tidak disusupi atau diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Keamanan Sistem Penghitungan Suara Elektronik

Pemilu kali ini mengadopsi berbagai sistem elektronik dalam penghitungan suara, termasuk e-voting dan e-counting di beberapa daerah. Penggunaan teknologi ini tentu membutuhkan perlindungan yang ketat agar tidak ada pihak yang dapat memanipulasi hasil Pemilu. Dalam rangka menjaga hal tersebut, sistem penghitungan suara dilengkapi dengan berbagai lapisan keamanan siber, seperti enkripsi data, firewall yang kuat, serta pemantauan 24 jam oleh tim keamanan siber. Meski begitu, tantangan untuk melindungi data tetap ada, dan penting untuk terus meningkatkan sistem agar semakin aman.

Keamanan Database Pemilih

Selain itu, data pemilih juga merupakan aspek penting yang harus dijaga keamanannya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi ketat terhadap data pemilih untuk memastikan bahwa tidak ada pemilih ganda atau data yang salah. Sistem database yang digunakan telah dilengkapi dengan sistem keamanan yang kuat, meskipun di beberapa daerah masih terdapat tantangan terkait pemeliharaan dan pengelolaan data.

3. Pencegahan dan Penanganan Konflik: Mengantisipasi Kerusuhan Politik

Pemilu sering kali diikuti dengan ketegangan politik, terutama dalam kontestasi yang sangat ketat antara calon-calon yang bersaing. Konflik antarpendukung, baik dalam bentuk protes ataupun kerusuhan, merupakan ancaman bagi keamanan Pemilu. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan konflik menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam evaluasi keamanan Pemilu.

Pendekatan Preventif oleh Aparat Keamanan

Untuk menghindari kerusuhan, aparat keamanan berfokus pada pendekatan preventif. Polisi dan pihak berwenang lainnya aktif melakukan patroli dan memantau potensi kerusuhan sejak awal kampanye hingga hari pencoblosan. Selain itu, pengawasan terhadap potensi politik uang dan intimidasi juga diperketat. Salah satu upaya lainnya adalah dengan meningkatkan koordinasi antara berbagai elemen negara dan masyarakat untuk menciptakan Pemilu yang damai.

Mengantisipasi Kekerasan dan Protes

Meski berbagai upaya sudah dilakukan, potensi kekerasan dan protes tetap ada, terutama di daerah-daerah yang rawan konflik. Oleh karena itu, aparat keamanan terus memonitor situasi dan mengerahkan pasukan cadangan jika dibutuhkan. Pemilu kali ini menunjukkan adanya upaya yang lebih baik dalam mengantisipasi kerusuhan, meskipun di beberapa daerah masih terdapat laporan terkait ketegangan antarpendukung partai atau calon.

4. Keamanan Hasil Pemilu: Pengawasan Independen dan Transparansi

Salah satu hal yang selalu menjadi perhatian utama dalam setiap Pemilu adalah transparansi dan keadilan dalam penghitungan suara. Agar hasil Pemilu dapat diterima oleh semua pihak, keamanan dalam penghitungan suara dan pengawasan oleh pihak yang independen sangat penting.

Pengawasan oleh Lembaga Independen

Untuk memastikan bahwa Pemilu berjalan dengan adil dan transparan, berbagai lembaga pengawas independen, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), turut serta dalam memantau jalannya proses pemilu. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi internasional juga diberi kesempatan untuk melakukan pemantauan independen terhadap proses pemungutan suara dan penghitungan suara.

Transparansi dalam Penghitungan dan Pengumuman Hasil

Keamanan juga mencakup proses pengumuman hasil Pemilu. Pemilu kali ini menunjukkan adanya peningkatan dalam transparansi hasil penghitungan suara, yang dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik secara langsung. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan potensi kecurigaan terhadap hasil Pemilu.

Kesimpulan

Evaluasi terhadap keamanan Pemilu kali ini menunjukkan adanya berbagai perbaikan dalam hal pengamanan fisik, perlindungan data, pencegahan kerusuhan, dan transparansi hasil pemilu. Meski demikian, tantangan terkait keamanan tetap ada, terutama dalam hal perlindungan data digital dan potensi konflik politik. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat langkah-langkah pengamanan dan memastikan bahwa setiap tahap Pemilu dapat dilaksanakan dengan aman, transparan, dan adil. Keamanan Pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga masyarakat, untuk bersama-sama menjaga kelangsungan demokrasi yang sehat dan aman.

Baca Juga : Pemilu 2024: Festival Demokrasi Epik dan Tantangan Demokrasi

Jika Anda melihat surat kabar akhir-akhir ini, Anda pasti kewalahan dengan tajuk utama kebakaran hutan bersejarah, epidemi yang menghancurkan, dan pemilu AS yang akan datang yang tidak sebaru ingatan kita. Ambil langkah mundur dan tatanan sosial tampak usang. Perubahan iklim tidak sepenuhnya disalahkan atas masalah ini, tetapi semakin banyak literatur menunjukkan bahwa perubahan iklim membentuk stabilitas politik dan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa suhu yang lebih hangat dan cuaca yang lebih ekstrem berkontribusi pada sejumlah hasil yang merugikan, termasuk kejahatan kekerasan, ketidakstabilan politik, dan keruntuhan rezim. Tahun ini kemungkinan akan menjadi tahun terpanas pertama atau kedua dalam catatan, dengan cuaca ekstrem dan peristiwa terkait iklim yang terjadi di seluruh Amerika Serikat, belum lagi secara global. Apakah perubahan iklim memengaruhi ketidakstabilan politik saat ini?

Ini adalah pertanyaan yang kontroversial. Selama bertahun-tahun, banyak politisi dan komentator menuduh ilmuwan dan aktivis iklim mempolitisasi bencana ketika mereka membahas perubahan iklim dalam kaitannya dengan badai individu atau kebakaran hutan. Dalam kasus ini, kaitannya dengan perubahan iklim relatif sederhana. Bukti yang menghubungkan perubahan iklim dan stabilitas politik menjadi kurang jelas, namun semakin tak tertahankan. Suhu yang lebih hangat dan cuaca ekstrem memperburuk tekanan sosial dan memperburuk hasil ekonomi. Ini pada gilirannya mempengaruhi tindakan politik. Sebuah makalah penting tahun 2013 di jurnal Science menemukan bahwa perubahan 1 standar deviasi suhu dikaitkan dengan peningkatan 2,3% dalam tingkat konflik antarpribadi dan peningkatan 13,2% dalam tingkat konflik antarkelompok. Pada tahun 2050, suhu diproyeksikan meningkat sebesar 2 standar deviasi di sebagian besar dunia dan 4 standar deviasi di beberapa tempat.

Persentase ini mungkin tampak kecil, tetapi dalam banyak kasus cukup untuk menyebabkan masalah serius. Solomon Hsiang, penulis studi tahun 2013 dan direktur Laboratorium Kebijakan Global di University of California, Berkeley, mengatakan: “Beberapa masalah terbesar adalah tidak menyadari bahwa kita dipengaruhi oleh iklim, karena kita tidak melakukan apa pun untuk melindungi diri kita sendiri.”

Masa Lalu: Sejarah Pergolakan Politik Yang Disebabkan Oleh Perubahan Iklim

Iklim telah membentuk kehidupan manusia sejak peradaban pertama. Dari penurunan Dinasti Tang di Cina pada abad ke-10, hingga penurunan peradaban Maya sekitar 900 M yang sudah mulai populer dengan permainan judi seperti surgaslot.top , hingga penataan kembali permukiman Afrika sebelumnya, penelitian telah mengungkapkan bagaimana kondisi cuaca dan iklim menyebabkan keruntuhan masyarakat. era umum. Contoh tipikal adalah Angkor, yang merupakan ibu kota Kerajaan Khmer di Kamboja dari abad ke-9 hingga ke-15. Selama 600 tahun, peradaban Khmer membangun sistem saluran air yang rumit untuk memenuhi kebutuhan Angkor dan melindungi kota dari banjir. Namun, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences pada tahun 2010, wilayah tersebut mengalami kekeringan selama beberapa dekade karena suhu global beralih dari hangat ke dingin pada abad ke-15. Pada saat yang sama, kekaisaran menghadapi tekanan lain—tekanan ekonomi akibat konflik dengan kerajaan tetangga dan perubahan pola perdagangan. Efek gabungannya adalah runtuhnya Encore.

Sekarang: Era Yang Bergejolak, Politik Dan Iklim

Saat ini, Amerika Serikat menghadapi berbagai macam tantangan, banyak di antaranya tidak ada hubungannya dengan perubahan iklim di alam. Berabad-abad rasisme sistemik, sistem perawatan kesehatan yang sakit, dan ketimpangan ekonomi yang meluas hanyalah beberapa contoh. Ada berbagai macam masalah yang sama-sama menjengkelkan di seluruh dunia. Ada beberapa contoh bagaimana perubahan iklim memperburuk masalah ini. Pulau panas perkotaan membuat orang kulit berwarna lebih rentan terhadap gelombang panas, banjir menyebarkan penyakit yang ditularkan melalui air yang menekan sistem perawatan kesehatan, dan cuaca ekstrem paling parah menimpa orang-orang termiskin.

Baca Juga : Kekuatan Uang: Etika Reformasi Pengelolaan Dana Kampanye

Masa Depan: Apa Yang Akan Terjadi Selanjutnya Jika Perubahan Iklim Tidak Diatasi

Peran perubahan iklim dalam membentuk politik dan geopolitik saat ini mungkin tidak kentara, namun di masa depan dampaknya akan lebih menonjol dan memprihatinkan. Jika perubahan iklim tidak diatasi, badai yang lebih besar, panas yang tak tertahankan, dan garis pantai yang menghilang akan menyebabkan miliaran orang mengungsi atau berjuang untuk bertahan hidup. Hal ini pada gilirannya akan memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada institusi politik dan sosial, belum lagi ekonomi global.

Komite Etik Senat saat ini sedang menyelidiki lima senator, termasuk beberapa anggotanya yang paling menonjol dan berkuasa, untuk kemungkinan konflik kepentingan. Kelima senator ini menerima total hampir $1,4 juta dalam kontribusi dari kepala Tabungan dan Pinjaman Lincoln Charles Keating, dan dituduh menengahi untuk melindungi penghematan yang gagal terhadap pengambilalihan tepat waktu oleh regulator federal setelah menerima kontribusi Keating. Dengan perkiraan terbaik, sekarang akan membebani pembayar pajak Amerika $2,5 miliar untuk melunasi deposan yang diasuransikan Lincoln – $1,3 miliar lebih banyak daripada yang mungkin terjadi jika regulator bertindak segera untuk menutup S&L yang bangkrut. Kasus “Keating Five” yang banyak dipublikasikan hanyalah contoh paling baru dan menonjol dari pengaruh uang terhadap politik.

Saat ini, biaya kampanye kongres sering melebihi $ 1 juta per kandidat, dan kampanye Senat rata-rata $ 4,3 juta, seringkali menghabiskan biaya $ 10 juta atau bahkan $ 15 juta. Begitu menjabat, seorang senator perlu mengumpulkan lebih dari $10.000 setiap minggu untuk mendanai kampanye pemilihan ulangnya, dan sebagian besar uang itu akhirnya berasal dari komite aksi politik (PAC) dan kepentingan khusus lainnya. Dalam kampanye kongres 1986, misalnya, para kandidat menghabiskan total sekitar $300 juta dengan sekitar sepertiga dari total itu ($103 juta) dikumpulkan dari PAC.

Sementara kandidat kongres dapat menerima tidak lebih dari $5000 dari PAC mana pun, para donor dan politisi yang cerdik telah merancang banyak saluran pendanaan “pintu belakang”. Sebagian besar kontribusi Sen. Alan Cranston dari Charles Keating, misalnya, datang dalam bentuk dukungan untuk pendaftaran pemilih yang ditujukan untuk mendaftarkan pemilih yang cenderung mendukung Cranston, sementara John Glenn diuntungkan dari kontribusi kepada komite politik yang ia kendalikan.

Kritik Dalam Pembiayaan Kampanye

Kritik terhadap sistem pembiayaan kampanye saat ini berpendapat bahwa tingginya biaya pencarian jabatan dan cara-cara saat ini untuk memenuhi biaya tersebut tidak hanya mengalihkan pejabat terpilih dari tugas utama pembuatan undang-undang mereka, tetapi membiarkan pintu terbuka bagi pengaruh kepentingan khusus. Ketika seorang politisi dipengaruhi oleh kebutuhan untuk meminta kontribusi dari kepentingan khusus untuk membiayai kampanye pemilu yang mahal, atau oleh rasa kewajiban kepada para dermawan, politisi tersebut mungkin tidak lagi mewakili kepentingan seluruh konstituennya.

Lebih jauh lagi, kemampuan untuk mempengaruhi hasil pemilu dengan pemasukan uang tunai menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap gagasan kesetaraan yang diungkapkan dalam prinsip “satu orang, satu suara” yang menjadi dasar pemerintahan demokratis. Jika hasil pemilu dapat ditentukan oleh jumlah uang yang dihabiskan untuk kampanye politik, maka donor kepentingan khusus memiliki kekuatan yang lebih besar untuk mempengaruhi pemilu daripada pemilih rata-rata. Situasi seperti itu secara tidak adil melanggar prinsip kesetaraan yang mendasar bagi pemerintahan yang demokratis.

Lima belas tahun yang lalu, Kongres mengamandemen Undang-Undang Kampanye Pemilihan Federal tahun 1971, untuk membatasi total pengeluaran kampanye dalam pemilihan federal untuk memblokir kekuatan uang dengan bunga khusus. Tetapi Mahkamah Agung memutuskan bagian-bagian penting dari undang-undang itu tidak konstitusional, dengan menyatakan bahwa mereka melanggar hak kebebasan berekspresi yang dilindungi secara konstitusional. Upaya reformasi lebih lanjut dirusak oleh celah yang memungkinkan kandidat untuk mengumpulkan dana kampanye dari PAC, dan membuka pintu bagi sejumlah besar uang PAC yang mengalir ke peti perang kandidat.

Untuk mengatasi masalah ini, Pusat Etika Terapan mengadakan konferensi satu hari tentang Reformasi Keuangan Kampanye musim gugur yang lalu. Konferensi tersebut, yang sebagian didanai oleh California Council for the Humanities, sebuah program negara bagian dari National Endowment for the Humanities, menampilkan panel terkemuka yang mewakili berbagai perspektif tentang isu-isu etis seputar reformasi dana kampanye.

Pembicara pertama, Dr. Herbert Alexander, adalah pakar yang diakui secara nasional dalam isu reformasi kampanye. Alexander membingkai perdebatan dengan mengakui kepercayaan luas bahwa kepentingan khusus mempengaruhi politik melalui kontribusi kampanye. Tetapi sementara mengakui bahwa kontribusi kampanye di situs http://139.99.80.41/ menciptakan potensi kewajiban yang saling bertentangan di pihak pembuat undang-undang, dia berpendapat bahwa itu adalah “penghinaan terhadap integritas … pejabat terpilih untuk menyarankan suara mereka ‘dibeli’ oleh kontributor mereka.” Mengingat banyaknya tuntutan pada seorang politisi, persaingan untuk mendapatkan telinga politisi atau suara yang menguntungkan, dan batasan $5000 untuk kontribusi PAC, Alexander berpendapat bahwa tidak ada satu pun PAC yang dapat berharap untuk “membeli” bantuan khusus dari seorang politisi dengan kontribusi kampanye.

Apalagi, menurutnya, meski sumbangan kampanye dari kelompok kepentingan khusus mempengaruhi keputusan politik, pembatasan dana kampanye tidak akan menghilangkan pengaruh tersebut. Pembatasan seperti itu hanya akan mengarahkan kelompok kepentingan khusus untuk mengalihkan sumber daya mereka dari kontribusi kampanye ke lobi.

Baca juga : Kontribusi Politik 2022 Sorotan Batas Penting Dan Aturan Dana Kampanye

Dengan berlangsungnya pemilu 2022, kami ingin menyoroti beberapa aturan keuangan kampanye yang penting. Jika Anda berencana untuk berkontribusi pada kandidat, komite pemungutan suara, partai politik, atau komite politik (PAC) siklus pemilihan ini, Anda harus mematuhi undang-undang keuangan kampanye.

Hukum Federal

Di bawah undang-undang federal, Anda dapat menyumbang hingga $2.900 per pemilihan untuk setiap kandidat yang mencalonkan diri untuk Kongres Amerika Serikat, Senat, atau presiden. Hukum federal memperlakukan pemilihan primer dan pemilihan umum sebagai pemilihan yang terpisah. Oleh karena itu, Anda dapat berkontribusi hingga $5.800 kepada kandidat federal.

Anda dapat berkontribusi hingga $36.500 per tahun ke rekening reguler setiap komite partai nasional (misalnya, Komite Kampanye Kongres Demokrat (DCCC), Komite Nasional Demokrat (DNC), Komite Kongres Nasional Republik (NRCC), Komite Nasional Republik (RNC)). Anda dapat berkontribusi dalam jumlah yang tidak terbatas ke komite pembelanjaan independen saja, yang dikenal sebagai super PAC. (Klik di sini untuk informasi tambahan tentang batas kontribusi federal.)

Banyak entitas bisnis di https://www.ioncasino.cc/, termasuk korporasi dan LLC yang dikenai pajak sebagai korporasi, mungkin tidak berkontribusi langsung kepada kandidat federal. Perusahaan dapat berkontribusi pada PAC super.

Hukum California

Berdasarkan undang-undang California, Anda dapat menyumbang hingga $32.400 per pemilihan untuk kandidat gubernur; hingga $8.100 per pemilihan untuk kandidat mana pun yang mencalonkan diri untuk jabatan di seluruh negara bagian selain gubernur (mis., pengontrol, jaksa agung); dan hingga $4.900 per pemilihan untuk calon majelis atau Senat negara bagian. California juga memperlakukan pemilihan primer dan pemilihan umum sebagai pemilihan yang terpisah. Anda dapat menyumbangkan jumlah yang tidak terbatas ke sebagian besar komite politik yang terlibat dalam pengeluaran independen. (Klik di sini untuk informasi tambahan tentang batas kontribusi California.)

Perusahaan dapat berkontribusi langsung ke kandidat negara bagian California. Beberapa yurisdiksi lokal, seperti San Francisco, melarang entitas bisnis tertentu untuk berkontribusi langsung kepada kandidat untuk jabatan lokal (mis., supervisor, walikota).

Banyak kabupaten, kota, atau distrik khusus memberlakukan batas kontribusi mereka sendiri (klik tautan yang berlaku untuk informasi tambahan tentang batas kontribusi lokal: Los Angeles, San Diego, Long Beach, San Jose, dan San Francisco). Di kota dan kabupaten yang belum meloloskan peraturan keuangan kampanye mereka sendiri, undang-undang California memberlakukan batas kontribusi default sebesar $4.900 per pemilihan untuk kandidat yang mencari kantor kota atau kabupaten (misalnya, pengawas kabupaten atau anggota dewan). Batas default ini tidak berlaku untuk distrik khusus, seperti distrik sekolah atau dewan air.

Hukum New York

New York memberlakukan beberapa batasan pada kontribusi tergantung pada jenis pemilihan dan posisi terpilih.

Kantor seluruh negara bagian. Di bawah undang-undang Negara Bagian New York, individu dapat berkontribusi pada kandidat negara bagian yang mencari nominasi partai dalam pemilihan pendahuluan berdasarkan jumlah total pemilih di partai tersebut. Pada tahun 2022, seorang individu dapat berkontribusi hingga $22.600 untuk kandidat yang mencari nominasi Partai Demokrat untuk jabatan di seluruh negara bagian (gubernur, letnan gubernur, pengawas keuangan, dan jaksa agung) dan hingga $13.724 untuk kandidat yang mencari nominasi Partai Republik untuk jabatan di seluruh negara bagian. Individu dapat berkontribusi hingga $47.100 kepada kandidat untuk jabatan di seluruh negara bagian dalam pemilihan umum terlepas dari partai politik mereka

Senat Negara Bagian. Individu dapat berkontribusi hingga $7,500 dalam pemilihan utama untuk kandidat Senat negara bagian dan hingga $11,800 dalam pemilihan umum untuk kandidat Senat negara bagian, terlepas dari partai politik mereka.

Majelis Negara. Individu dapat berkontribusi hingga $4.700 dalam pemilihan utama untuk calon majelis negara bagian dan hingga $4.700 dalam pemilihan umum untuk calon majelis negara bagian, terlepas dari partai politik mereka.

Hukum Illinois

Di bawah undang-undang Illinois, individu dapat menyumbang hingga $6.000 per kandidat per siklus pemilihan untuk kandidat di seluruh negara bagian, legislatif atau kota (termasuk Chicago). Illinois memperlakukan pemilihan primer dan pemilihan umum sebagai siklus pemilihan yang terpisah. Oleh karena itu, individu dapat berkontribusi hingga $ 12.000 untuk kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan primer dan umum. Batas kontribusi ini dapat dicabut jika kandidat membiayai sendiri di atas ambang batas tertentu atau jika pengeluaran belanja mandiri melebihi ambang batas tertentu (klik di sini untuk melihat informasi tambahan tentang berbagai ambang batas). Individu dapat berkontribusi dalam jumlah yang tidak terbatas ke komite pengeluaran independen atau komite inisiatif pemungutan suara.

Washington DC.

Di bawah undang-undang Washington, D.C., individu dapat menyumbang hingga $2.000 per pemilihan untuk kandidat walikota; hingga $1.500 per pemilihan untuk calon jaksa agung dan ketua dewan; hingga $1.000 per pemilihan untuk calon anggota dewan besar; dan hingga $500 per pemilihan untuk calon anggota dewan lingkungan. D.C. memperlakukan pemilihan pendahuluan dan pemilihan umum sebagai satu pemilihan untuk tujuan batas kontribusi. Ini berarti individu dapat memberikan total hingga $ 2.000 kepada kandidat walikota. Semua batas kontribusi secara signifikan lebih rendah jika calon penerima menerima pembiayaan publik. Perusahaan dapat berkontribusi kepada kandidat selain kandidat yang berpartisipasi dalam program pembiayaan publik D.C. (Klik di sini untuk informasi tambahan tentang batas kontribusi D.C. (lihat halaman 19–20 dan 45–46 untuk batas yang dipengaruhi oleh pembiayaan publik).

Baca juga artikel berikut ini : Bagaimana Kampanye Politik Di US Setelah Berubah Sepanjang Sejarah

Lainnya dan reporter politik telah mengikuti dengan cermat Presiden Donald Trump dan mantan Wakil Presiden Joe Biden saat mereka berkampanye melalui pandemi global, protes nasional, dan penurunan ekonomi AS. Pada 29 September pukul 9 malam. EST, calon presiden 2020 akhirnya akan berhadapan langsung di panggung debat untuk pertama kalinya. Meski berkampanye, berdebat, dan mencalonkan diri sebagai presiden bukanlah hal baru, pemilihan presiden di situs slot mudah menang tahun ini sangat berbeda dengan pemilihan presiden pertama di Amerika Serikat.

Lebih dari 230 tahun yang lalu, pada 4 Februari 1789, 69 pemilih elektoral dari 10 negara bagian yang berbeda (Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Pennsylvania, Carolina Selatan, dan Virginia) dengan suara bulat memilih untuk menjadikan George Washington presiden pertama Amerika Serikat yang baru didirikan. Pada tanggal 30 April, di Balai Federal Kota New York (ibu kota pertama Amerika Serikat), Washington dilantik. Pemimpin pertama bangsa kita tidak pernah membuat pidato kampanye tunggal, menembak satu iklan, atau berusaha untuk menggalang dana satu dolar untuk mendukung kampanyenya.

Hari ini, mencalonkan diri sebagai pemimpin dunia bebas terlihat sangat berbeda. Kandidat, baik demokrat maupun republik, menghabiskan waktu berbulan-bulan berkeliling negeri untuk memberikan pidato, berjabat tangan, dan meminta “hanya beberapa dolar” untuk mendukung kampanye mereka. Tidak ada satu pun kandidat sejak pemilihan pertama yang dengan suara bulat dipilih untuk menjabat. Sebaliknya, margin menjadi sangat dekat sehingga partai-partai menuntut penghitungan ulang untuk memastikan kandidat mereka tidak salah menolak suara dari Electoral College.

Untuk menghormati debat dan pemilihan yang akan datang, Stacker mendalami sejarah kampanye. Kami melihat 25 cara kampanye politik telah berubah sepanjang 231 tahun sejarah kepresidenan Amerika. Menggunakan sumber seperti Politico, The Center for Responsive Politics, dan berbagai sumber berita, kami telah mengumpulkan daftar fakta yang merinci bagaimana segala sesuatu mulai dari penggalangan dana dan pengeluaran hingga penjangkauan pemilih telah berubah. Secara khusus, kami berfokus pada bagaimana media sosial dan internet memengaruhi cara kandidat politik mencalonkan diri.

Baca terus untuk melihat betapa berbedanya pemilihan presiden tahun 2020 dari yang pertama pada tahun 1789. Sementara beberapa hal pasti telah berubah menjadi lebih baik, kami yakin bahwa di mana pun Anda berdiri secara politik, Anda pasti akan merindukannya. Cara kampanye di merupakan masa lalu yang lebih sederhana dan tidak memakan waktu.

Biaya pemilihan federal telah meroket

Hal pertama yang pertama: Biaya pemilihan federal telah meroket sejak tahun-tahun awal kampanye di Amerika. Pusat Politik Responsif melaporkan bahwa total $3,08 miliar dihabiskan untuk pemilihan presiden dan kongres pada tahun 2000. Pada tahun 2016, jumlah itu melonjak menjadi $6,51 miliar, dengan $2,39 miliar dihabiskan untuk pemilihan presiden saja.

Pengeluaran untuk kampanye digital meningkat

Kandidat politik saat ini tidak hanya menghabiskan lebih banyak uang untuk terpilih, tetapi mereka juga menghabiskan uang itu jauh berbeda dari para pendahulu mereka. Untuk pemilihan presiden 2016, Donald Trump menghabiskan 50% dari anggarannya untuk kampanye digital. Pada bulan Juni tahun itu, lima bulan sebelum pemilihan itu sendiri, Trump menghabiskan $ 1,63 juta untuk iklan digital dan $ 29.000 lainnya untuk iklan Facebook untuk menargetkan demografis yang lebih muda yang menghabiskan jauh lebih banyak waktu online daripada membaca koran atau mendengarkan radio.

Media sosial telah sangat meningkatkan jangkauan kandidat

Pada Februari 2019, Pew Research melaporkan bahwa 72% orang dewasa menggunakan setidaknya satu situs media sosial, seperti Twitter, Facebook, atau Instagram. Artinya, dengan setiap tweet atau pembaruan status, kandidat dapat menjangkau jutaan orang sekaligus. Banyak pendukung setia kemudian akan memposting ulang pesan kandidat, memungkinkan jangkauan yang lebih luas, menjadikan media sosial sebagai alat yang sangat berharga dalam kampanye modern.

Kita telah memasuki era baru media kampanye

Kembali pada hari itu, surat kabar adalah cara utama untuk menyebarkan informasi seputar kampanye politik, memberi mereka kekuatan yang sangat besar. Surat kabar pada dasarnya bisa mencekik kampanye jika mereka mau. Pada tahun 1992, ketika kandidat pihak ketiga Ross Perot dan Demokrat Bill Clinton muncul di berbagai acara bincang-bincang, kita memasuki era baru media kampanye — era yang memanfaatkan televisi dan radio bersama media cetak tradisional, dan memungkinkan kandidat untuk melewati batas ini.

Kandidat menghabiskan banyak uang untuk iklan TV

Pada tahun 1952, seorang eksekutif pemasaran Madison Avenue meyakinkan calon presiden Dwight Eisenhower bahwa iklan televisi akan menjangkau khalayak yang lebih luas daripada bentuk iklan lain yang tersedia. Saat ini, hampir semua orang yang mencalonkan diri untuk jabatan menenggelamkan uang mereka ke dalam setidaknya satu iklan. Beberapa kandidat, seperti Michael Bloomberg, menggunakan sebagian besar anggaran mereka untuk iklan berdurasi 30 hingga 60 detik ini (Bloomberg dilaporkan menghabiskan $22 juta untuk iklan TV dalam satu minggu).

Kampanye menjadi lebih berdasarkan data

Di tahun-tahun sebelumnya, kandidat politik mencoba memprediksi keyakinan politik dan perilaku memilih pada hal-hal seperti catatan pemungutan suara sebelumnya dan riwayat pembelian konsumen. Saat ini, itu tidak cukup bagi politisi yang ingin lebih spesifik menargetkan pendukung potensial. Misalnya, selama kampanye 2016, Presiden Trump menyewa Cambridge Analytica untuk menganalisis 4.000-5.000 titik data pada setiap orang dewasa Amerika untuk berbicara lebih langsung kepada kelompok kecil dan bahkan pemilih individu.

Kandidat sedang membangun aplikasi mereka sendiri

Kandidat di tingkat lokal, negara bagian, dan federal tidak hanya mengandalkan media sosial yang sudah ada sebelumnya untuk menjangkau pemilih. Sebaliknya, banyak kandidat, termasuk kandidat terdepan Demokrat saat ini Bernie Sanders dan Presiden Donald Trump, merilis aplikasi mereka sendiri. Aplikasi ini melakukan segalanya mulai dari mengumpulkan data pemilih, untuk mengidentifikasi pemilih tetap, untuk memungkinkan pendukung setia menambahkan teman mereka ke grup di mana mereka dapat tetap mengikuti berita kampanye dan dibujuk untuk memilih kandidat tersebut.

Baca juga artikel berikut ini : 10 Iklan Politik Positif yang Sangat Efektif

Iklan politik yang efektif menggunakan emosi dan campuran gambar, kata, dan musik yang kuat untuk menyampaikan pesan kampanye, seperti berberapa contoh yang bisa Anda lihat di cq9.info.

Dalam beberapa kasus, mereka dirancang untuk memperkenalkan kandidat yang baru pertama kali dikenal oleh banyak pemilih. Di lain waktu, iklan dimaksudkan untuk membawa pulang rekor dan atribut terbaik dari seorang tokoh politik terkenal.

Berikut adalah 10 contoh dari beberapa yang paling efektif:

Kennedy untukku

Salah satu iklan pertama yang menggunakan media baru televisi, menggunakan jingle yang menarik untuk menyoroti pesan bahwa Kennedy memiliki pengalaman politik yang berpengalaman dan visi baru untuk Amerika.

Keluarga

Dalam pemilihan 1988, sebagian besar pemilih mengenal George Bush sebagai wakil presiden yang pendiam dan kompeten, tetapi tidak merasa memiliki hubungan pribadi dengannya seperti yang mereka lakukan dengan Reagan. Siapa yang lebih baik menunjukkan sisi lembut Bush selain istrinya Barbara.

Negara Kita

Ambil pidato tunggul standar dari pemimpin Anda, tambahkan musik yang menggugah dan gambar patriotik dan hasilnya adalah iklan kampanye yang efektif.

Perubahan Nyata Sekarang

Pada 2015, Partai Liberal harus mengatasi NDP yang kuat untuk meyakinkan warga Kanada bahwa mereka adalah agen perubahan yang dicari banyak orang. Sebuah demonstrasi besar-besaran 5.000 orang adalah latar belakang yang tepat untuk menunjukkan momentum, semangat muda Trudeau dan pesan untuk memperkuat kelas menengah.

Keberanian untuk Berubah

Alexandria Ocasio-Cortez mengambil posisi Partai Demokrat dan petahana lama untuk memenangkan nominasi partai di distrik yang sangat multietnis yang meliputi bagian dari wilayah Bronx dan Queens di New York. Jenis iklan yang berbeda untuk jenis kandidat yang berbeda.

Pria dari Harapan

Sebuah iklan biografi optimis yang menyoroti akar rendah hati Bill Clinton dan pengalaman serta visinya sebagai Gubernur yang ia harapkan dapat dibawa ke kursi kepresidenan.

Amerika

Tidak ada suara, hanya gambar optimis dari beragam kelompok orang Amerika dan Sanders yang berkumpul untuk membawa pulang kegembiraan yang membangun dan pesan pemersatu dari kampanye pencalonannya

Menyamar

Iklan terbaru dalam daftar kami, iklan Valerie Plame dengan indah memadukan latar belakangnya sebagai mantan agen CIA yang secara sembrono dibuka kedoknya oleh pemerintahan Bush dengan beberapa keterampilan mengemudi sebagai metafora untuk mengubah negara.

Ya Kita Bisa

Ini lebih merupakan video musik daripada iklan dengan selebritas terkemuka menambahkan suara nyanyian mereka ke pidato Obama yang menginspirasi, tetapi ketika menjadi viral pada tahun 2008 itu memiliki dampak yang lebih besar dalam menyebarkan pesan optimisme dan harapannya daripada kampanye iklan terbesar.

Pagi di Amerika

Sering disebut sebagai standar emas dalam menasihati politik, iklan ini menangkap suasana optimis pada tahun 1984 bahwa orang Amerika sedang menatap untuk maju setelah kelesuan ekonomi pada akhir 1970-an dan awal 80-an.

Itulah ke-10 contoh iklan kampanye politik yang positif dan sangat efektif yang pernah dilakukan oleh politikus pendahulu.